Demokrasi

HAMDAN WAHYUDDIN, S.Pd. SMA Plus Negeri 17 Palembang

Kegiatan Pembelajaran 2

Uraian Materi

Pelaksanaan Demokrasi Indonesia

Demokrasi Pancasila (1945-1950)


1. Pengertian Demokrasi Pancasila

*      Notonegoro Demokrasi Pancasila adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, yang berperikemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, dan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

*      Dardji Darmidihardjo Demokrasi Pancasila adalah paham demokrasi yang bersumber pada kepribadian dan falsafah hidup Bangsa Indonesia, yang perwujudannya dalam Pembukaan UUD 1945.


      images4

 Gambar 5


2. Prinsip demokrasi Indonesia

*      Persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia.

*      Keseimbangan antara hak dan kewajiban.

*      Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri dan orang lain.

*      Mewujudkan rasa keadilan sosial.

*      Pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat.

*      Mengutamakan persatuan dan nasional dan kekeluargaan.

*      Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional.

 

3. Aspek Demokrasi Pancasila

*      Aspek formal

mempersoalkan proses dan caranya rakyat menunjuk wakil-wakilnya dalam badan-badan perwakilan dan pemerintahan dan bagaimana mengatur permusyawaratan wakil-wakil rakyat secara bebas, terbuka, dan jujur untuk mencapai konsensus bersama.

*      Aspek material

mengemukakan gambaran manusia, dan mengakui harkat dan martabat manusia dan menjamin terwujudnya masyarakat manusia Indonesia sesuai dengan gambaran, harkat dan martabat tersebut

*      Aspek normatif (kaidah)

mengungkapkan seperangkat norma atau kaidah yang membimbing dan menjadi kriteria pencapaian tujuan.

*      Aspek optatif

mengetengahkan tujuan dan keinginan yang hendak dicapai.

*      Aspek organisasi

mempersoalkan organisasi sebagai wadah pelaksanaan Demokrasi Pancasila dimana wadah tersebut harus cocok dengan tujuan yang hendak dicapai.

*      Aspek kejiwaan

menjadi semangat para penyelenggara negara dan semangat para pemimpin pemerintahan.


Demokrasi Liberal (1950-1959)

 

Kondisi perpolitikan di Indonesia sebelum dilaksanakan Pemilu tahun 1955 ada dua ciri yang menonjol, yaitu munculnya banyak partai politik (multipartai) dan sering terjadi pergantian kabinet/ pemerintahan. Setelah kembali ke bentuk negara kesatuan, sistem demokrasi yang dianut adalah Demokrasi Liberal Sistem pemerintahannya adalah kabinet parlementer. Pada masa ini perkembangan partai politik diberikan ruang yang seluas-luasnya. Dari tahun 1950-1959, terdapat tujuh kabinet yang memerintah.
 
1.        Kabinet Mohammad Natsir (7 September 1950 – Maret 1951)
Kabinet Natsir merupakan suatu Zaken Kabinet, intinya adalah Partai Masyumi. Kabinet ini menyerahkan mandatnya tanggal 21 Maret 1951, setelah adanya mosi yang menuntut pembekuan dan pembubaran DPRD Sementara. Penyebab lainnya adalah seringnya mengeluarkan Undang Undang Darurat yang mendapat kritikan dari partai oposisi.
 
2.        Kabinet Sukiman (April 1951- Februari 1952)
Kabinet Sukiman merupakan koalisi antara Masyumi dengan PNI. Pada masa Kabinet Sukiman muncul berbagai gangguan keamanan, misalnya DI/TII semakin meluas dan Republik Maluku Selatan. Kabinet ini jatuh karena kebijakan politik luar negerinya diangap condong ke Serikat. Pada tanggal 15 Januari 1952 diadakan penandatanganan Mutual Security Act (MSA). Perjanjian ini berisi kerja sama keamananan dan Serikat akan memberikan bantuan ekonomi dan militer.
 
3.        Kabinet Wilopo (April 1952- Juni 1953)       
Kabinet Wilopo didukung oleh PNI, Masyumi, dan PSI. Prioritas utama program kerjanya adalah peningkatan kesejahteraan umum. Peristiwa penting yang terjadi semasa pemerintahannya adalah peristiwa 17 Oktober 1952 dan peristiwa Tanjung Morawa. Peristiwa 17 Oktober 1952, yaitu tuntutan rakyat yang didukung oleh Angkatan Darat yang dipimpin Nasution, agar DPR Sementara dibubarkan diganti dengan parlemen baru. Sedang Peristiwa Tanjung Morawa (Sumatra Timur) mencakup persoalan perkebunan asing di Tanjung Morawa yang diperebutkan dengan rakyat yang mengakibatkan beberapa petani tewas.
 
4.        Kabinet Ali Sastroamijoyo I (31 Juli 1953-24 Juli 1955)
Kabinet ini dikenal dengan Kabinet Ali Wongso (Ali Sastroamijoyo dan Wongsonegoro). Prestasi yang dicapai adalah terlaksananya Konferensi di Bandung 18-24 April 1955.

 pemilu-indonesia-1955-21

 Gambar 6
                                        https://www.mobgenic.com › Budaya



5.        Kabinet Burhanudin Harahap (Agustus 1955 – Maret 1956)
Kabinet ini dipimpin oleh Burhanudin Harahap dengan inti Masyumi. Keberhasilan yang diraih adalah menyelenggarakan pemilu pertama tahun 1955. Karena terjadi mutasi di beberapa kementerian, maka pada tanggal 3 Maret 1956 Burhanudin Harahap menyerahkan mandatnya.

 
6.        Kabinet Ali Sastroamijoyo II (Maret 1956 – Maret 1957)
Program Kabinet Ali II disebut Rencana Lima Tahun. Program ini memuat masalah jangka panjang, misalnya perjuangan mengembalikan Irian Barat. Muncul semangat anti- Cina dan kekacauan di daerah-daerah sehingga menyebabkan kabinet goyah. Akhirnya pada Maret 1957, Ali Sastroamijoyo menyerahkan mandatnya.
 
7.        Kabinet Djuanda (Maret 1957 – April 1959)
Kabinet Djuanda sering dikatakan sebagai Zaken Kabinet, karena para menterinya merupakan ahli dan pakar di bidangnya masing-masing. Tugas Kabinet Djuanda melanjutkan perjuangan membebaskan Irian Barat dan menghadapi keadaan ekonomi dan keuangan yang buruk. Prestasi yang diraih adalah berhasil menetapkan lebar wilayah Indonesia menjadi 12 mil laut diukur dari garis dasar yang menghubungkan titik-titik terluar dari Pulau Indonesia. Ketetapan ini dikenal sebagai Deklarasi Djuanda. Kabinet ini menjadi demisioner ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.



A.      PELAKSANAAN PEMILU TAHUN 1955
Penyelenggaraan Pemilu tahun 1955 merupakan pemilu yang pertama dilaksanakan oleh bangsa Indonesia. Pemilu diselenggarakan pada masa pemerintahan Kabinet Burhanudin Harahap. Pemilu dilaksanakan dalam dua tahap yaitu tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR, dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih anggota Badan Konstituante (Badan Pembentuk UUD).
Hasil pemilu tahun 1955 menunjukkan ada empat partai yang memperoleh suara terbanyak yaitu PNI (57 wakil), Masyumi (57 wakil), NU (45 wakil), dan PKI (39 wakil). Dari segi penyelenggaraan, pemilu tahun 1955 dapat dikatakan berjalan dengan bersih dan jujur karena suara yang diberikan masyarakat mencerminkan aspirasi dan kehendak politik mereka. Akan tetapi, kampanye yang relatif terlalu lama (2,5 tahun) dan bebas telah mengundang emosi politik yang amat tinggi, terutama kecintaan yang berlebihan terhadap partai.
 
Pemilu tahun 1955 ternyata tidak mampu menciptakan stabilitas poltik seperti yang diharapkan. Bahkan muncul perpecahan antara pemerintahan pusat dengan beberapa daerah. Kondisi tersebut diperparah dengan ketidakmampuan anggota Konstituante untuk mencapai titik temu dalam menyusun UUD baru untuk mengatasi kondisi negara yang kritis. Pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden Soekarno dekrit. Dekrit ini dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
 
Keadaan Ekonomi Pada Masa Demokrasi Liberal
Meskipun Indonesia telah merdeka tetapi Kondisi Ekonomi Indonesia masih sangat buruk. Pembangunan ekonomi Indonesia pada hakikatnya adalah pembangunan ekonomi baru. Yang perlu dilakukan adalah mengubah struktur ekonomi umumnya dari ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional yang sesuai dengan Jiwa bangsa Indonesia tetapi dalam pelaksanaannya masih berjalan tersendat-sendat . Hal ini disebabkan karena berikut ini :
Ø  Setelah pengakuan kedaulatan dari Belanda pada tanggal 27 Desember 1949, bangsa Indonesia menanggung beban ekonomi dan keuangan seperti yang telah ditetapkan dalam KMB. Beban tersebut berupa hutang luar negeri sebesar 1,5 Triliun rupiah dan utang dalam negeri sejumlah 2,8 Triliun rupiah.
Ø  Defisit yang harus ditanggung oleh Pemerintah pada waktu itu sebesar 5,1 Miliar.
Ø  Indonesia hanya mengandalkan satu jenis ekspor terutama hasil bumi yaitu pertanian dan perkebunan sehingga apabila permintaan ekspor dari sektor itu berkurang akan memukul perekonomian Indonesia.
Ø  Politik keuangan Pemerintah Indonesia tidak di buat di Indonesia melainkan dirancang oleh Belanda.
Ø  Pemerintah Belanda tidak mewarisi nilai-nilai yang cukup untuk mengubah sistem ekonomi kolonial menjadi sistem ekonomi nasional.
Ø  Belum memiliki pengalaman untuk menata ekonomi secara baik, belum memiliki tenaga ahli dan dana yang diperlukan secara memadai.
Ø  Situasi keamanan dalam negeri yang tidak menguntungkan berhubung banyaknya pemberontakan dan gerakan sparatisisme di berbagai daerah di wilayah Indonesia.
Ø  Tidak stabilnya situasi politik dalam negeri mengakibatkan pengeluaran pemerintah untuk operasi-operasi keamanan semakin meningkat.
Ø  Kabinet terlalu sering berganti menyebabakan program-program kabinet yang telah direncanakan tidak dapat dilaksanakan, sementara program baru mulai dirancang.
Ø  Angka pertumbuhan jumlah penduduk yang besar.
 
Masalah jangka pendek yang harus dihadapi pemerintah adalah :
Ø  Mengurangi jumlah uang yang beredar
Ø  Mengatasi Kenaikan biaya hidup.
 
Sementara masalah jangka panjang yang harus dihadapi adalah :
Ø  Pertambahan penduduk dan tingkat kesejahteraan penduduk yang rendah.
 
Pada masa demokrasi liberal dikeluarkan beberapa kebijakan ekonomi berikut ini :
a.        Gunting Syafruddin
Guna mengatasi defisit anggaran dan mengurangi peredaran uang, pada tanggal 20 maret 1950 Menteri keuangan Syafruddin mengambil tindakan memotong uang dengan memberlakukan setengahnya untuk mata uang yang bernilai Rp. 2,50,00 ke atas (Poeponogoro, 2006 : 332).
 
b.        Nasionalisme de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia
Pada masa kabinet Sukiman, pemerintah berusaha untuk mengatasi krisis moneter (keuangan). Salah satu upaya yang ditempuh adalah menasionalisasi de Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Lebih lanjut dalam rangka menaikkan pendapatan, pemerintah berupaya menurunkan biaya ekspor dan melakukan penghematan secara drastis.
 
c.        Sistem ekonomi Gerakan Benteng
Gerakan Benteng pada hakikatnya adalah suatu kebijakan untuk melidungi usaha pribumi.Gerakan Benteng ini mengalami kegagalan karena para pengusaha indonesia lambat dalam usahanya, bahkan ada yang menyalahgunakan bantuan pemerintah. Selain itu, pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha nonpribumi dalam sistem ekonomi liberal.
 
d.        Sistem Ekonomi Ali-Baba
Tujuan sistem ekonomi Ali-Baba adalah untuk memajukan pengusaha pribumi. Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi dan Baba sebagai pengusaha nonpribumi. Sistem ekonomi Ali-Baba mengalami kegagalan karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman dan hanya dijadikan alat oleh pengusaha nonpribumi untuk mendapatkan kredit dari pemerintah.


Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

 

Politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin lebih condong ke blok Timur. Indonesia banyak melakukan kerja sama dengan negara-negara blok komunis, seperti Uni Soviet, RRC, Kamboja, maupun Vietnam. Berikut ini beberapa contoh pelaksanaan politik luar negeri masa Demokrasi Terpimpin.
1) Oldefo dan Nefo
Oldefo (The Old Established Forces), yaitu dunia lama yang sudah mapan ekonominya, khususnya negara-negara Barat yang kapitalis. Nefo (The New Emerging Forces), yaitu negara-negara baru. Indonesia menjauhkan diri dari negara-negara kapitalis (blok oldefo) dan menjalin kerja sama dengan negara-negara komunis (blok nefo). Hal ini terlihat dengan terbentuknya Poros Jakarta – Peking (Indonesia – Cina) dan Poros Jakarta – Pnom Penh – Hanoi – Peking – Pyongyang ( Indonesia – Kamboja – Vietnam Utara - Cina – Korea Utara).

pemilu-indonesia-1955-1.2

Gambar 7


2) Konfrontasi dengan Malaysia
Pada tahun 1961 muncul rencana pembentukan negara Federasi Malaysia yang terdiri dari Persekutuan Tanah Melayu, Singapura, Serawak, Brunei, dan Sabah. Rencana tersebut ditentang oleh Presiden Soekarno karena dianggap sebagai proyek neokolonialisme dan dapat membahayakan revolusi Indonesia yang belum selesai. Keberatan atas pembentukan Federasi Malaysia juga muncul dari Filipina yang mengklaim daerah Sabah sebagai wilayah negaranya. Pada tanggal 9 Juli 1963 Perdana Menteri Tengku Abdul Rahman menandatangani dokumen tentang pembentukan Federasi Malaysia. Kemudian, tanggal 16 September 1963 pemerintah Malaya memproklamasikan berdirinya Federasi Malaysia.
Dalam rangka konfrontasi Malaysia, Indonesia juga mengadakan operasi militer yang diberi nama “Operasi Siaga” yang berupa penyusupan pasukan Indonesia ke wilayah musuh di Semenanjung Malaya dan Kalimantan Utara. Panglima Siaga yang ditunjuk oleh Presiden Soekarno adalah Marsekal Madya Umar Dhani. Menghadapi tindakan Malaysia tersebut, Indonesia mengambil kebijakan konfrontasi. Pada tanggal 17 September 1963 hubungan diplomatik antara dua negara putus. Selanjutnya pada tanggal 3 Mei 1964 Presiden Soekarno mengeluarkan Dwi Komando Rakyat (Dwikora), isinya:
a. perhebat ketahanan revolusi Indonesia, dan
b. bantu perjuangan revolusioner rakyat Malaya, Singapura, Serawak, Sabah, dan Brunei untuk memerdekakan diri dan menggagalkan negara boneka Malaysia.
Di tengah situasi konflik Indonesia - Malaysia, Malaysia dicalonkan sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Masalah ini mendapat reaksi keras dari Presiden Soekarno. Namun akhirnya Malaysia tetap terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Terpilihnya Malaysia tersebut mendorong Indonesia keluar dari PBB. Secara resmi Indonesia keluar dari PBB pada tanggal 7 Januari 1965.

Ekonomi

Keluarnya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 membuat Indonesia menjalankan sistem demokrasi terpimpin dan struktur ekonominya menjurus pada sistem etatisme (segala-galanya diatur oleh pemerintah). Dengan sistem ini, diharapkan akan bermuara pada kemakmuran bersama dan persamaan dalam sosial, politik, dan ekonomi. Tapi nyatanya, kebijakan-kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah pada masa itu belum mampu memperbaiki keadaan ekonomi Indonesia. Hal-hal penting yang terjadi, antara lain:

1) Devaluasi yang diumumkan pada 25 Agustus 1959 menurunkan nilai uang, seperti uang pecahan kertas Rp 500 menjadi Rp 50, uang kertas pecahan Rp 1.000 menjadi Rp 100, dan semua simpanan di bank yang melebihi 25.000 dibekukan.

2) Pembentukan Deklarasi Ekonomi (DEKON) untuk mencapai tahap ekonomi sosialis Indonesia dengan cara terpimpin. Kondisi ini dalam pelaksanaannya justru mengakibatkan stagnasi bagi perekonomian Indonesia. Bahkan pada 1961-1962, harga barang-baranga naik hingga 400 persen.

3) Devaluasi yang dilakukan pada 13 Desember 1965 menjadikan uang senilai Rp 1.000 menjadi Rp 1. Sehingga, uang rupiah baru mestinya dihargai 1.000 kali lipat uang rupiah lama, tapi di masyarakat uang rupiah baru hanya dihargai 10 kali lipat lebih tinggi. Maka, tindakan pemerintah untuk menekan angka inflasi ini malah meningkatkan angka inflasi.

Kegagalan itu disebabkan karena beberapa faktor, diantaranya sebagai berikut :

1) Masalah ekonomi tidak diatasi berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi, tetapi diatasi dengan cara-cara politis.

2) Peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah sering bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan yang lainnya.

3) Tidak ada ukuran yang obyektif untuk menilai suatu usaha atau hasil dari suatu usaha.

4) Terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dan salah urus.

Kegagalan-kegagalan dalam berbagai tindakan moneter itu diperparah karena pemerintah tidak menghemat pengeluaran-pengeluarannya. Pada masa ini, banyak proyek-proyek mercusuar yang dilaksanakan pemerintah dan juga sebagai akibat politik konfrontasi dengan Malaysia dan negara-negara Barat.

Pada tahun 1959, Indonesia mengalami inflasi yang sangat tinggi. Pemerintah yang sigap langsung menganggapi hal ini dengan mengeluarkan berbagai kebijakan perekonomian diantaranya:

1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2/1959 yang bertujuan mengurangi jumlah peredaran uang dalam negeri. Kebijakan itu mengarah pada praktik devaluasi pecahan mata uang rupiah kertas dari Rp. 1000 menjadi Rp. 100, dan Rp. 500 menjadi Rp. 50. Peraturan ini berlaku mulai 25 Agustus 1959.

2) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang no. 3/199 yang menetapkan adanya pembekuan sebagian dari seluruh simpanan uang di bank-bank di seluruh Indonesiua. Peraturan ini bertujuan mengurangi banyaknya jumlah uang yang beredar di masyarakat.

3) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 6/1959 yang menyatakan bahwa uang kertas Rp. 1000 dan Rp. 500 yang masih berlaku dan telah dikonversi menjadi Rp. 100 dan Rp. 50 harus ditukar dengan uang kertas yang baru sebelum 1 Januari 1959.

Bentuk bentuk Penyelewengan Demokras terpimpin

1. Presiden memiliki kekuasaan tertinggi (Pimpinan besar Revolusi)

2. MPR ada di bawah Presiden

3. Presiden membubarkan DPR diganti DPRGR

4. Presiden seumur Hidup

5. Presiden mengangkat ketua MPRS yang dirangkap Wakil Perdana mentri 3 (Penpres No.2 tahun 1959)

6. Pembentukan DPA (Dewan Pertimbangan Agung)

(Penpres No.3 tahun 1959)

7. Pidato kenegaraan tanggal 17Agustus 1959 berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita” dijadikan GBHN dengan nama “MANIPOL” (Manifesto Politik Republik Indonesia)

(MPRS No. 1/MPRS/1960



«Pendahuluan      Daftar Isi      »Rangkuman